Puncak Aksi ‘Indonesia Gelap’: Mahasiswa Bergerak Lebih Besar, Bertepatan dengan Pelantikan Kepala Daerah

 

INDOINFONEWSONLINE-Gelombang demonstrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ akan mencapai puncaknya pada Kamis (20/2/2025) di depan Istana Negara, Jakarta Pusat. Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, tetapi merupakan kelanjutan dari protes yang sebelumnya terjadi di kawasan Patung Kuda pada Senin (17/2/2025) serta di berbagai kota besar seperti Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.

Menariknya, aksi puncak ini bertepatan dengan pelantikan 481 kepala daerah di Istana Kepresidenan, yang diyakini bakal memperkuat pesan mahasiswa kepada pemerintah.

Massa Lebih Besar, Tekanan Lebih Kuat

Koordinator BEM SI, Herianto, mengonfirmasi bahwa jumlah peserta aksi diperkirakan lebih besar dibanding demonstrasi sebelumnya. Malam sebelum aksi, Rabu (19/2/2025), mereka akan mengadakan teknis lapangan (teklap) untuk memastikan strategi dan persiapan yang matang.

"Kemungkinan besarnya di depan Istana Negara. Kalau tuntutan kami tidak direspons, jumlah massa pasti akan lebih besar," ujar Herianto, dikutip dari Kompas.com pada Selasa (18/2/2025).

Tuntutan Mahasiswa: Dari Pendidikan Hingga Reformasi Pemerintahan

Mahasiswa menuntut pemerintah segera menanggapi aspirasi mereka sebelum prosesi pelantikan kepala daerah dimulai.

Di antara 13 tuntutan utama, mahasiswa menyoroti pemangkasan anggaran pendidikan, perombakan kabinet untuk mengatasi pemborosan anggaran, hingga reformasi total kepolisian. Mereka juga menuntut pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap merugikan sektor pendidikan dan kesehatan, serta evaluasi program makan bergizi gratis agar tidak menjadi alat politik semata.

Berikut beberapa tuntutan utama dalam aksi ‘Indonesia Gelap’:

1.  Menolak pemangkasan anggaran pendidikan dan menuntut pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis.
2. Reforma agraria sejati serta pencabutan proyek strategis nasional (PSN) yang dinilai merugikan rakyat.
3. Evaluasi total program makan bergizi gratis agar lebih tepat sasaran.
4. Mendesak penerbitan Perppu Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
5. Reformasi total Kepolisian RI guna menghilangkan budaya represif.

 

Akankah Pemerintah Merespons?

Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terhadap tuntutan yang disuarakan mahasiswa. Dengan aksi yang bertepatan dengan pelantikan kepala daerah, tekanan terhadap pemerintah semakin tinggi.

Apakah aksi ini akan membawa perubahan nyata? Atau justru berakhir tanpa hasil seperti protes-protes sebelumnya? Semua mata kini tertuju ke Istana Negara pada 20 Februari 2025.